Kompas, 21 Oktober 2011. Kabinet Indonesia Bersatu II jilid dua telah dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jumlahnya tetap 34 menteri. Hanya wakil menteri yang bertambah dari 10 orang menjadi 19 orang. Saat pengumuman kabinet baru, Presiden Yudhoyono menyatakan, penataan kabinet untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pemerintah. Presiden juga ingin menyukseskan target tiga tahun mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Tantangan itu di antaranya krisis keuangan global yang melanda Eropa dan AS yang mengimbas Asia, termasuk Indonesia. Mampukah kabinet baru mengatasinya?

Ekonom CReco Research Institute, Muhammad Chatib Basri, belum mau berkomentar soal kemampuan kabinet menghadapi situasi saat ini. ”Bicara kapasitas, kita lihat 3-6 bulan lagi, bagaimana mengatasi krisis,” ujar Chatib Basri, Selasa (18/10), kepada Kompas. Dampak krisis, menurut Chatib, baru terasa awal 2012. ”Bukan berarti dapat diabaikan. Kabinet harus mengantisipasi walaupun fundamental ekonomi baik,” tandas dia.

Menurut Chatib, prioritas adalah menyelesaikan RUU Jaring Pengaman Sektor Keuangan (RUU JPSK) akhir tahun ini. ”Kalau perlu, Presiden keluarkan perpu. Tanpa RUU JPSK, sektor keuangan tak terlindungi,” kata dia.

Kabinet juga harus mendorong stimulus fiskal dengan meningkatkan defisit anggaran di kisarannya melalui belanja efektif. Langkah lain, memotong Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan seperti tahun 2008. Pemerintah juga harus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk pengamanan moneter.

 Sikap pesimistis justru diutarakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi. ”Sejak dilantik Oktober 2009, tim ekonomi pemerintah tidak jalan. Beberapa menteri malah berkelahi di depan publik soal ekspor rotan dan garam,” ungkap Sofjan.

Ia juga menyoroti menteri baru yang dinilai kurang tepat. Menteri ESDM Jero Wacik dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, misalnya. Jero, menurut Sofjan, akan berhadapan dengan persoalan kebijakan energi, energi terbarukan, subsidi, dan kecukupan pasokan gas. Gita yang saat menjabat Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal bertugas menarik investasi, kini justru ditugasi memproteksi pasar domestik.

Pengusaha tekstil yang juga Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia, Benny Sutrisno, berharap kabinet bekerja secara terukur, baik waktu maupun agregat. ”Harus ada pembagian kerja antara menteri dan wamen agar eselon di bawahnya tak terjebak dua atasan. Prioritas kerja adalah menyamakan data statistik dan membuat kebijakan publik,” ujar dia.

Harapan senada disampaikan anggota Badan Anggaran DPR, Bambang Soesatyo. ”Rakyat akan bersyukur jika formasi menteri pasca-pengocokan kabinet bisa meminimalisasi dampak resesi. Tetapi, target perubahan harus jelas,” ujar Bambang.

Ia menyarankan kabinet membuat kalkulasi efek domino krisis ekonomi global.

Ekonomi bergejolak

Krisis akan menghampiri Indonesia, demikian Direktur Eksekutif Econit Hendri Saparini, dapat melalui sisi keuangan, perdagangan, dan ekonomi makro. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan komprehensif.

”Harus dikaitkan antara kebijakan moneter, keuangan, dan sektor riil. Tidak bisa sepotong-sepotong,” tandas Hendri, Senin (17/10).

Dari posisi keuangan, ekonomi Indonesia akan terus bergejolak sebab ukuran ekonominya kecil. Karena itu, sektor keuangan harus dijaga, tetapi fokusnya bukan ke sektor keuangan. ”Sisa Anggaran Lebih (SAL) jangan dipakai membeli kembali obligasi pemerintah. SAL merupakan pembiayaan yang mahal karena sebagian dibiayai obligasi dengan imbal hasil 6,5 persen, sementara negara tetangga hanya 3 persenan,” kata dia.

Makin besar defisit yang dibiayai obligasi, semakin besar pengaruhnya terhadap anggaran akibat gejolak ekonomi. ”SAL harus dioptimalkan untuk mendanai pembangunan. Kalau memakai sistem defisit dengan pembiayaannya memakai obligasi, maka negara maju akan lebih menarik bagi investor sebab ekonominya lebih stabil,” ujar Hendri. Karena situasi tersebut, pemerintah terpaksa harus menawarkan imbal hasil lebih tinggi agar obligasinya menarik bagi investor. Ini artinya menjadi beban bagi ekonomi negara dan menurunkan daya saing.

Karena itu, lanjut Hendri, Indonesia harus memulai berbagai skema yang mengintegrasikan kebijakan moneter, keuangan, dan sektor riil. Penguatan nilai tukar rupiah yang sudah 4,9 persen—salah satu tertinggi di Asia—memengaruhi daya saing ekspor Indonesia.

Pinjam tangan

Lebih jauh Hendri mengatakan, Indonesia harus punya strategi ekspor, misalnya menetapkan pasar, produk, dan strateginya untuk menembus pasar dengan komoditas tertentu. AS, selama ini, hanya jadi tujuan ekspor nomor dua Indonesia. Adapun China nomor tiga dan Jepang menjadi tujuan ekspor nomor satu.

”Akan tetapi, karena ekspor Jepang dan China terkait ke AS, Indonesia pun terpengaruh pelemahan ekonomi AS. Kalau pasar ekspor terpangkas (karena pelemahan ekonomi AS dan Eropa) dan pasar dalam negeri terpangkas karena banjir barang impor, produk industri dalam negeri mau dijual ke mana?” papar Hendri.

Dia mengingatkan, China pasti akan berusaha sekuat tenaga menjual produk dalam negerinya ke pasar dunia. China selama ini memberi fasilitas kredit khusus untuk importir di negara-negara Asia, seperti di Indonesia, Filipina, dan Korea, agar tetap mengimpor barang China. Dalam keadaan resesi dunia, upaya seperti yang dilakukan China itu harus diwaspadai karena membuat banjir barang impor yang merugikan industri dalam negeri. Ujungnya akan memengaruhi daya beli masyarakat dan menghambat penciptaan lapangan kerja.

Indonesia, kata Menteri Perindustrian MS Hidayat, menempuh beberapa cara menghadapi krisis keuangan global. ”Selain diversifikasi tujuan ekspor, juga mengurangi pinjaman berisiko, terutama dari Eropa dan AS,” tandas dia.

Saat ini, pemerintah intensif merinci diversifikasi tujuan ekspor. ”Pemerintah akan meorientasi langkah untuk menjaga makro ekonomi, antara lain merumuskan penurunan biaya produksi, juga biaya bank atau pelabuhan,” papar Hidayat.

Menilai kabinet mengatasi krisis saat ini mungkin benar terlalu pagi. Yang sudah di depan mata adalah krisis keuangan global yang boleh jadi mirip tahun 2008 meskipun pusatnya kini bergeser di Eropa. (har/nmp)

Sumber : koran Kompas, tanggal 21 Oktober 2011